5 Essential Elements For coretax pajak

5 Essential Elements For coretax pajak

Blog Article

Setelah reformasi pertama dan kedua selesai, kini DJP tidak lagi melakukan pemeriksaan berkali-kali kepada wajib pajak. Kemudian dibangun lah Coretax Method sebagai reformasi lanjutan, untuk menjawab perkembangan zaman saat ini.

Hal ini tidak hanya mempercepat pemrosesan pajak, tetapi juga meningkatkan keakuratan details dan mengurangi potensi kesalahan manusia.

If you're still unsure which COREtec floor is right for the Place, consider using among our absolutely free instruments under.

Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan electronic bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.

atau CTAS adalah sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia.

Data wajib pajak pun dapat terintegrasi sehingga memudahkan wajib pajak melakukan konsolidasi maupun melaporkan SPT Tahunan. Satu nomor yang mengintegrasikan semua pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, satu NPWP.

Pemerintah memiliki harapan besar terhadap Coretax sebagai tulang punggung reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, get more info transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi info.

Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.

memberikan dukungan penuh dan pemeliharaan sistem inti baru hingga akhir tahun 2024 untuk memastikan sistem berjalan stabil dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Dwi menyebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran atau penyetoran beberapa jenis pajak kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.

Selain mengakses layanan tersebut, wajib pajak juga diwajibkan untuk memperbarui profil mereka pada tanggal yang sama. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa information wajib pajak tetap akurat dan sesuai dengan peraturan terbaru.

Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan facts, data analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.

Selain dengan pengisian guide satu for each satu karyawan seperti di atas, kita juga bisa menggunakan cara unggah data bupot karyawan. Cara ini lebih efisien untuk pembuatan bukti potong massal.